Komisi I DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan dan PT.Pos Indonesia (Persero) untuk menyelesaikan permasalahan terkait penetapan numenklatur anggaran Dana PSO Pos Tahun 2013, sehingga menjamin kewajiban Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan Layanan Pos Universal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I yang dipimpin Wakil Ketua Tubagus Hasanuddin, dengan Direktur Anggaran III Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Sambas Mulyana, Dirjen Penyelenggaraan Pos Informatika Kementerian Komunikasi Informatika Syukri Batubara, dan Dirut PT.Pos Indonesia I Ketut Mardjana. Di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/4).

“Selanjutnya, Komisi I DPR meminta Pemerintah untuk menyampaikan hasil kesepakatan penetapan numenklatur tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Tubagus Hasanuddin.

RDP ini menanggapi pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menilai Layanan Pos Universal (LPU) telah menggerus pendapatan atau keuntungan PT Pos Indonesia. Sehingga Banggar menyarankan menggunakan mekanisme subsidi operasional untuk pelayanan LPU.

Dirut PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana menjelaskan LPU merupakan salah satu unsur the right to communication (HAM) yang harus dipenuhi oleh negara bagi setiap individu warga negara di seluruh wilayah NKRI.

“Penyelenggaraan LPU menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini sebagai Public Service Obligation di bidang pos. Pemerintah menugaskan penyelenggara pos BUMN untuk melaksanakan LPU dengan mengganti seluruh biaya penyelenggaraannya," ujarnya.

Menurutnya penetapan PSO sebagai bantuan operasional layanan pos universal tidak sejalan dengan seluruh ketentuan yang saat ini dipedomani dalam pelaksanaan PSO Pos, sehingga perlu adanya penetapan ulang atas penetapan dana PSO Pos Tahun 2013 yang berupa bantuan operasional LPU menjadi dana PSO sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana diberlakukan pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut Ketut mengatakan, dalam UU No 38 Tahun 2009 tentang Pos, pada pasal 1 pengertian Layanan Pos Universal (LPU) adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah NKRI yang memungkinkan masyarakat mengirim dan atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

Dalam Pasal 15 disebutkan tanggung jawab pemerintah atas penyelenggaraan LPU. Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal di seluruh wilayah NKRI (ayat 1). Dalam menyelenggarakan LPU pemerintah menugasi Penyelenggara Pos (ayat 2).

Pasal 19 memuat tarif LPU. Di ayat 1, disebutkan bahwa pemerintah menetapkan tarif Layanan Pos Universal. Sejak tahun 2002 tarif LPU belum berubah. Di Pasal 50 disebutkan bahwa untuk menjamin kesinambungan LPU penugasan pelaksana LPU tetap dilakukan oleh BUMN yang telah ditugaskan oleh Pemerintah saat ini sampai jangka waktu paling lama 5 tahun.

Untuk diketahui, jaringan Pos Indonesia saat ini 3.922 unit. Proyeksi pendapatan dan biaya LPU, tahun 2013 pendapatan Rp 67.878.235, biaya Rp 277.078.234, dan selisih kurang Rp 209.200.000

Realisasi pendapatan dan biaya LPU Tahun 2012, pendapatan Rp 60.618.746, Biaya Rp 362.113.660, selisih kurang Rp 301.494.914. Tahun 2011, pendapatan Rp 40.949.770, biaya Rp 341.413.382, Selisih kurang Rp 300.463.612. Tahun 2010, pendapatan Rp 51.330.324, biaya Rp 304.636.248, selisih kurang Rp 253.305.924. (as)